FISIP UNS Jalin Kerjasama dan Jadi Tuan Rumah Uji Publik Keterbukaan Informasi Dalam Masa Pandemi Covid-19

FISIP UNS Jalin Kerjasama dan Jadi Tuan Rumah Uji Publik Keterbukaan Informasi Dalam Masa Pandemi Covid-19

Pada hari Rabu, 23 November 2021 telah dilaksanakan kegiatan Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari yang diikuti oleh 59 badan publik yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dalam mewujudkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah secara regular mengadakan kegiatan tata kelola informasi publik pada badan-badan publik di wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Acara ini dibuka dengan penandatanganan MOU Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan Universitas Sebelas Maret.

Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Rektor Universitas Sebelas Maret yang diwakili oleh Prof. Dr.rer.nat. Sajidan, M.Si sebagai wakil rektor bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sebelas Maret Prof. Dr. Ismi Dwiastuti Nurhaeni, M.Si, Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah Dr. Sosiawan dan perwakilan dari Gubernur Jawa Tengah. Sambutan ini sekaligus membuka acara Uji Publik Keterbukaan Informasi badan Publik. Setelah kegiatan pembukaan selesai maka masing-masing peserta melakukan uji publik dan presentasi pada ruang-ruang yang telah disediakan.

Dengan diselenggarakannya Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik ini diharapkan dapat menghasilkan badan-badan publik yang informatif dan memberikan pelayanan terbaik bagi publik. Selain itu pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik merupakan upaya mendorong badan publik di wilayah Jawa Tengah untuk membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas. Badan Publik diharapkan dapat aktif menyampaikan data informasi terkait covid-19 dan newnormal. Karena tujuan
sesungguhnya dari monitoring dan evaluasi keterbukaan Badan Publik bukan semata-mata memberi perintah tetapi diharapkan mampu memberikan informasi dan nilai kebermanfaatan bagi publik