Kata Dosen FISIP UNS tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian bagi ASN, di Libur Idul Fitri 2021

Kata Dosen FISIP UNS tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian bagi ASN, di Libur Idul Fitri 2021

Ketentuan  terkait pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi pegawai aparatur sipil negara dalam masa pandemi covid-19 tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan  dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2021, dimana seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan keluarga dilarang berpergian ke luar daerah mulai 6 hingga 17 Mei 2021, salah satu alasannya untuk menekan angka penularan virus Covid-19. Tema diatas diangkat dalam acara dialog interaktif bersama RRI Surakarta, Senin 3 Mei 2021, pukul 08.00 -09.00 yang disiarkan melalui PRO 1 RRI Surakarta dengan narasumber salah satunya  dosen FISIP UNS, Dr. Rina Herlina Haryati, S.Sos, M.Si.

Menurut Dr. Rina, ketentuan  terkait Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah menjadi ketentuan pemerintah dimana aparatur sipil negara (ASN) diharapkan mampu menjadi contoh bagi masyarakat lainnya terutama  terkait dengan tidak melakukan  aktivitas mudik atau bepergian  yang bertujuan untuk mengurangi angka penularan virus covid-19 dari mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 ini. Walaupun dengan alasan tertentu para ASN tersebut  bisa melakukan  kegiatannya, sebagai mana yang telah diatur yaitu terkait alasan  sakit, melahirkan  dan penugasan instansi mendesak lainnya. Namun kembali Beliau menekankan terkait bagaimana mekanisme pengawasan bagi ASN yang bersangkutan, hal ini perlu diatur lebih lanjut bila perlu dengan melibatkan unit paling kecil yaitu Rukun Tetangga bahkan lingkungan keluarga.

Beliau juga menekankan bahwa disamping para ASN membatasi melakukan aktivitas berpergian ke luar daerah, juga diharapkan mampu menahan hasrat  untuk bepergian ke tempat wisata saat libur Lebaran, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan yang berpotensi menjadi kluster baru penyebaran covid-19. Walaupun sebenarnya hal ini juga menjadi dilema untuk perekonomian masyarakat.  (Maryani FISIP UNS)