Dialog Interaktif RRI Surakarta dengan Tema Pilkada Serentak Bagi Pengungsi Merapi Bersama Pengamat FISIP UNS

Dialog Interaktif RRI Surakarta dengan Tema Pilkada Serentak Bagi Pengungsi Merapi Bersama Pengamat FISIP UNS

Dua hal utama yang harus dipersiapkan dalam persiapan Pilkada Serentak Bagi Pengungsi Merapi, menurut pengamat politik FISIP UNS, Muhnizar Siagian, M.I. Pol adalah kesiapan teknis dan ideologis para pemangku kepentingan dalam penyelenggara Pilkada Serentak 2020, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Hal ini disampaikan dalam Dialog Interaktif yang dilaksanakan oleh RRI Surakarta, Senin, 30 November 2020, pukul 06.00 dan pukul 08.00 WIB.

Muhnizar menyampaikan “Saat ini ada dua kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020 yang terdampak kondisi Merapi yaitu Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pilkada dikedua daerah tersebut yaitu skenario yang bersifat teknis dan skenario ideologis.”

Skenario yang bersifat teknis, menurut Muhnizar terkait dengan menyiapkan skenario tempat pemilihan suara di tempat pengungsian yang aman baik dari kebencanaan merapi itu sendiri maupun pandemi covid yang saat ini masih berlangsung. Sedangkan skenario yang bersifat ideologis terkait dengan kajian penyelenggaraan pemilu terkait kebencanaan itu sendiri. Penempatan tempat pemilihan suara di daerah pengungsian merupakan salah satu contoh dari skenario teknik, tetapi apa yang harus dikaji dalam segi bencana alam tersebut merupakan skenario ideologis. Hal ini dikarenakan para pemilih tidak akan terus tinggal selamanya di pengungsian, mereka akan kembali ke lingkungan semula untuk meneruskan hidupnya bersanding dengan alam dalam hal ini Merapi.

Namun langkah apa selanjutnya yang bisa dilanjutkan terkait dengan kebencanaan itu sendiri, bagaimana KPU menyiapkan berbagai hal yang urgen sebagai langkah antisipasi peningkatan partisipasi masyarakat pengungsi merapi serta menekan angka golput, selain masa pandemic covid yang masih ada selama ini. Secara ideologis terkait penanganan yang baik tentang kebencanaan oleh pemerintah, itu menjadi penting dan menjadikan para pengungungsi memiliki harapan pada pemerintah melalui pilkada, melalui kampanye terkait apa gagasan pemerintah dan paslon terkait kebencanaan, program dan tata kelola kebencanaan, serta respon pemerintah terhadap kebencanaan itu sendiri. Dan tak lupa program pemerintah pasca bencana terjadi. Hal ini perlu ditawarkan kepada para konstituen pengungsi, imbuh Muhnizar.

Jadi Pengungsi ini membeli program yang ditawarkan oleh para kandidat bukan membeli bantuan social yang diberikan. Karena mereka akan tinggal disana selamanya. Ini bisa menjadi celah para paslon untuk menawarkan program kebencanaanya para para pemilihnya. Jangan hanya program kesehatan, program sekolah gratis dan sebagainya yang sudah usang, pakai visi-visi baru seperti dengan program kebencanaan. Jangan memberikan mereka harapan yang bisa membuat mereka frustasi dengan bencana yang terjadi.

Selain itu yang perlu dikaji selanjutnya adalah kajian tentang kebencanaan secara umum dimana segala sesuatu harus dipersiapkan, terkadang pengungsi dapat menjadi sasaran empuk kampanye dengan modus bantuan social terselubung, misal dengan ditempeli atribut paslon tertentu. Kedua apakah bencana alam itu mempengaruhi perilaku pemilih atau voting behavior. Penanganan yang buruk dari pemerintah membuat perasaan tidak berfungsi dan tidak dihargai oleh pemerintah, maka perlu antisipasi sebagai dampak yang menyebabkan meningkatnya angka golput nantinya.

Terkait dengan hal diatas KPU selaku penyelengggara pemilu bisa belajar dengan organisasi atau negara lain dalam upaya penanganan bencana dalam masa pemilu. Masih ada waktu dimasa kampanye sampai tanggal 5 Desember. Apakah para pemilih ini mendengar atau mengerti kampanye program yang diberikan oleh para paslon ini mengenai kebencanaan karena ketimpangtindihan program kebencanaan dan penanganannnya . (Maryani FISIP UNS)