Tim Peneliti FISIP UNS dan Bappeda Kota Magelang, Optimalkan  Media Sosial dalam  Penanganan Kemiskinan

Publikasi informasi strategis terhadap kebijakan  Pemerintah selama ini dirasa belum berjalan secara optimal terutama dalam pemanfaatan  media sosial. Di sisi lain,  ada sebagian institusi yang  telah banyak memanfaatkan  data yang ada  dan menyebarkan pada publik yang lebih luas dengan menggunakan media sosial. Hal ini dikarenakan media sosial  mampu berperan penting dalam membantu efisiensi distribusi informasi bagi masyarakat yang lebih luas.

Untuk itulah, Badan Perencanaan dan Pembangunan  Daerah (Bappeda) Kota Magelang dan Tim Peneliti dari FISIP UNS  yang terdiri dari Dr.  Rutiana Dwi Wahyunengseh, M.Si, Sri Hastjarjo, S.Sos,Ph.D  dan Tri Mulyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D,  Jumat, 11 Oktober 2019 mengadakan triangulasi dan diseminasi hasil penelitian bersama organisasi perangkat daerah disingkat dengan OPD terkait Kota Magelang dengan menyelenggarakan   workshop pemanfaatan media sosial  dan Pemaparan hasil penelitian  Terapan dengan judul Media Sosial dan Kemiskinan : Analisis Jaringan Sosial di Hotel Trio Magelang, yang diikuti oleh sejumlah pegawai Pemerintah Kota  maupun tim penanganan kemiskinan mengulik pemanfaatan media sosial.

Menurut Dr. Rutiana sebagai Tim ahli dari FISIP UNS, kesejahteraan sosial salah satu indikatornya adalah masalah kemiskinan, dimana ini  adalah bagian dari program yang dihadapi pemerintah. Ada berbagai program penanganan masalah kemiskinan, dan media sosial bisa dipakai sebagai peranti dalam penanganan masalah kemiskinan tersebut. Beliau menyebut caranya adalah  dengan  memaksimalkan penggunaan media sosial oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Magelang. Melalui media sosial, pemerintah mengajak masyarakat peduli terhadap masalah kemiskinan di lingkungannya. Jika ada warga yang belum mendapatkan santunan, media sosial bisa dipakai warga untuk menyampaikan informasi itu kepada pemerintah.

Di Kota Magelang sendiri beberapa  OPD telah memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan informasi sesuai kewenangannya,  walaupun  masih diperlukan lagi pengoptimalan sumber daya manusia dan teknologi yang ada sehingga mendapat hasil yang maksimal.   Khususnya  terkait  kapasitas  dalam pengelolaan media sosial agar lebih konstruktif substansi informasinya sehingga lebih efisien dan  efektif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah  termasuk tentang data-data  kemiskinan yang memerlukan pemetaan lebih lanjut. (Maryani FISIP UNS) (foto : Rutiana Dok)

print