Dua Dosen FISIP UNS Ikut Berpartisipasi FGD Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Politik dan Komunikasi Bersama Bappenas RI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas KementerianlLembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan.

Dalam upaya memetaan permasalahan pembangunan politik dan komunikasi di Indonesia, mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pembangunan politik dan komunikasi serta pendalaman usulan dan rekomendasi dalam pembangunan politik dan komunikasi dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia mengundang  dosen dari beberapa universitas untuk melakukan focused  group discussion (FGD) tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Politik dan Komunikasi  pada hari Rabu, 6 Maret 2019, mulai pukul 08.30-11.00 WIB  di Ruang Sidang Timur Gedung 4 lantai 2 FISIP UNS.

Hadir dalam FGD tersebut Bapak Drs. Wariki Sutikno, MCP selaku Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas RI, beberapa pejabat Bappenas, Prof Dr. Ismi Dwi Astutui Nurhaeni,M.Si, Dekan FISIP UNS, Dr. Sunny  Ummul Firdaus, SH,MH  dari Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional LPPM UNS,  Dr. Heri Santoso, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM Yogyakarta, dan  Dr. Andre Rahmanto,M.Si  dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS.

Direktur Politik dan Komunikasi yang memberikan paparan terkait masih lemahnya lembaga lembaga demokrasi serta mengemukanya sejumlah isu dalam kebebasan sipil dan hak-hak politik dengan mengambil data dari Indeks Demokrasi Indonesia (101 2009-2017). Berdasarkan 101, masih terdapat isu-isu dalam kebebasan berpendapat, lemahnya kinerja pemerintah daerah, DPRD, dan parpol, serta partisipasi politik masyarakat yang disertai kekerasan.

Lebih jauh Bapak Wariki Sutikno menyampaikan  tentang isu peran perempuan dalam politik akan terus menjadi perhatian dalam penguatan konsolidasi demokrasi Indonesia. Partisipasi politik di Indonesia cukup tinggi, hanya saja belum diimbangi dengan saluran yang efektif dan respon dari pemerintah dalam bentuk kebijakan dan pemahaman dari masyarakat tentang adab berpendapat di ruang publik secara memadai. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan merumuskan mekanisme di setiap tingkatan pemerintahan agar dalam perumusan dan implementasi kebijakan dapat meningkatkan pastisipasi masyarakat.

Dari beberapa kritikan, usulan  serta masukan dari para akademisi tadi,  akan dirumuskan oleh pihak Bappenas RI  dan seterusnya akan dijadikan pedoman serta landasan dalam menentukan   RPJMN yang  merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden kedepan.  (Maryani FISIP UNS)

print