salam damai, kawan…

SOSIOLOGI – FISIP

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

seri publikasi

mata kuliah : Politik Lokal

judul : Fragmen Politik Indonesia dari Orde Lama – Orde Baru

nama/kelompok : Arie Fadjar N   nim : D0308021

pengampu : Akhmad Ramdhon

“Berbicara mengenai fragmen politik di Indonesia tidak akan terlepas dari tiga masa yakni Orla (Orde Lama), Orba (Orde Baru) dan Pasca Reformasi. Dimana ketika masa tersebut memiliki sejarah yang pahit bagi masyarakat Indonesia. Dominasi tiga sejarah tersebut dibuktikan oleh sejarah Indonesia dalam tiga fragmen, yang diantaranya adalah Politik, Sosial dan yang terahir adalah ekonomi.”

ORDE LAMA (1945-1965)

Yang pertama kita akan membahas mengenai dinamika Politik, Sosial, dan Ekomoni di Era Bung Karno, tepatnya pada era Orde Lama. Sejarah panjang mengenai dinamika politik pada masa orde lama di Indonesia yang berhubungan dengan praktek politik berdasar demokrasi muncul semenjak dikelurkannya Maklumat Wakil Presiden No.X, 3 November 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik. Perkembangan demokrasi dalam masa revolusi dan demokrasi parlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas. Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan simbolik dan ceremonial, sementara kekuasaan pemerintah yang nyata dimiliki oleh Perdana Menteri, kabinet dan parlemen. Kegiatan partisipasi politik di masa itu berjalan dengan hingar bingar, terutama melalui saluran partai politik yang mengakomodasikan berbagai ideologi dan nilai-nilai primordialisme yang tumbuh di tengah masyarakat. Namun, demikian, masa itu ditandai oleh terlokalisasinya proses politik dan formulasi kebijakan pada segelintir elit politik semata, hal tersebut ditunjukan pada rentang 1945-1959 ditandai dengan adanya tersentralisasinya kekuasaan pada tangan elit-elit partai dan masyarakat berada dalam keadaan terasingkan dari proses politik.

Namun pada akhirnya masa tersebut mengalami kehancuran setelah adanya perpecahan antar-elit dan antar-partai politik di satu sisi dan pada sisi yang lain adalah karena penentangan dari Soekarno dan Militer terhadap distribusi kekuasaan yang ada, terlebih Bung Karno sangat tidak menyukai jika dirinya hanya dijadikan Presiden simbolik[1]. Perpecahan yang terjadi diantara partai politik yang diperparah oleh konflik tersembunyi antara kekuatan partai dengan Bung Karno dan Militer, serta adanya ketidakmampuan sistem cabinet dalam merealisasikan program-programnya dan mengatasi potensi perpecahan regional, telah membuat periode revolusi dan demokrasi parlementer oleh krisis integrasi dan stabilitas yang parah. Pada keadaan inilah Bung Karno memanfaatkan situasi dan pihak militer untuk menggeser tatanan pemerintahan ke arah demokrasi terpimpin pun ada di depan mata. Dengan adanya Konsepsi Presiden tahun 1957[2], direalisasikannya nasionalisasi ekonomi, dan berlakunya UU darurat, maka pintu ke arah Demokrasi terpimpin pun dapat diwujudkan seperti apa yang telah dia idam-idamkan. Namun ada sebuah hal positif yang dapat kita ambil di Era Orla yakni diadakannya pemilu tepatnya pada tanggal 29 september 1955 dan 15 desember 1955 yang pada tanggal 29 september adalah pemilu untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 desember  adalah pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Pada pemilu tersebut dianggap pemilu yang paling demokratis dikarenakan pada waktu itu ada 29 partai yang dan individu independen yang mengikuti pemilu. Pada saat itu juga kita ketahui bahwa keadaan Indonesia sendiri sedang tidak kondusif akibat peperangan dan kabinet yang jatuh bangun, namun hebatnya partisipasi masyarakat tidak berkurang untuk melaksanakan pemilu dan juga sama sekali tidak ada kecurangan dan tidak ada yang berpikir untuk curang atau tepatnya bisa dikatakan benar-benar murni, tidak adanya money politik dan lain sebagainya, sehingga pemilu tahun 1955 dianggap sebagai pemilu yang benar-benar dikatakan demokratis.

Kembali lagi mengenai demokrasi terpimpin yang sudah di depan mata Bung Karno. Jelas permasalahan dari demokrasi terpimpin sendiri kita ketahui adalah berubahnya peta distribusi kekuasaan. Kekuasaan yang semula terbagi dalam sistem parlementer berubah menjadi kekuasaan yang terpusat (sentralistik) pada tangan Bung Karno, dan secara signifikan diimbangi oleh peran dan kekuasaan PKI dan Angkatan Darat. Dan akhirnya menjadi blunder bagi Bung Karno sendiri dengan adanya peristiwa pemberontakan PKI tanggal 30 september 1965 dalam kepemerintahannya.

Kemudian kita membicarakan masalah ekonomi pada masa Orde Lama, krisis ekonomi adalah keadaan lain yang menjadi ciri dari periode ini. Dalam masa revolusi dan demokrasi parlementer, pergantian kekuasaan yang terus menerus telah menyebabkan setiap kabinet tidak sempat merealisasikan program ekonomi dan program sosial yang sudah menjadi agenda. Akibatnya perekonomian mejadi terbengkelai. Begitu pula halnya dengan periode demokrasi terpimpin. Kegandrungan akan revolusi, perhatian berlebiahan terhadap persoalan internasional, dan salah urus serta kesalahpahaman manajemen politik telah menyebabkan demokrasi terpimpin mengalami krisis ekonomi yang bisa dikatakan separah keadaan politik pada masa itu. Disamping itu ketika demokrasi terpimpin, Bung Karno secara tegas mengumumkan mengenai penasionalisasian hampir seluruh perusahaan swasta dan asing yang berada di seluruh Indonesia. Ironis lagi ketika tahun 1950 dikenal dengan “gunting syafruddin” dimana nilai mata uang rupiah berubah atas dasar kebijakan Bung Karno dalam menangani kasus inflasi di Indonesia pada saat itu, misalnya uang pecahan seribu rupiah berubah nilai dan nominalnya menjadi seratus rupiah. Politik pengebirian uang yang dilakukan soekarno membuat masyarakat menjadi panik. Apalagi diumumkan secara diam-diam, sementara televisi belum muncul dan hanya diumumkan melalui RRI (Radio Republik Indonesia). Karena dilakukan hari Sabtu, koran-koran baru memuatnya Senin. Dikabarkan banyak orang menjadi gila karena uang mereka nilainya hilang 50 persen. Yang paling menyedihkan mereka yang baru saja melakukan jual beli tiba-tiba mendapati nilai uangnya hilang separuh[3]. Demikian mengenai sebagian dinamika ekonomi pada masa orde lama.

Beralih pada dinamika sosial era orde lama sendiri juga seluruh aturan yang ada benar-benar dijalankan oleh Bung Karno. Sekelumit cerita mengenai bagaimana keadaan sosial di masa itu adalah seperti kasus peristiwa bagaimana seorang anak katakanlah remaja pada saat itu tidak bisa mengekspresikan kebebasannya bisa dibilang dalam dunia seni atau hal-hal yang berbau kebebasan berekspresi. Salah satu contohnya pada masa itu sebenarnya di dunia barat sudah mengenal apa yang dinamakan dengan “celana pensil”, dan secara tidak langsung tren celana pensil pada saat itu juga turut menpengaruhi tren di Indonesia sendiri khususnya pada anak-anak remaja. Dan ironisnya yang terjadi adalah pengadaan operasi mengenai celana pensil dimana dalam operasi yang digelar oleh pihak keamanan tersebut setiap warga yang terdeteksi atau tidaknya bahwa apa yang dikenakan adalah celana pensil dengan memasukkan kedalam setiap celana para pemuda pada waktu itu, sehingga akibatnya siapa yang terdeteksi maka konsekuensinya celana yang dikenakan wajib robek hingga atas. Dan peristiwa yang tak kalah bersejarah dalam dunia musik Indonesia adalah penangkapan Band Koes Plus.

Pada Kamis 1 Juli 1965, sepasukan tentara dari Komando Operasi Tertinggi (KOTI) menangkap kakak beradik Tony, Yon, dan Yok Koeswoyo dan mengurung mereka di LP Glodok, kemudian Nomo Koeswoyo atas kesadaran sendiri, datang menyusul. Adik Alm Tony Koeswoyo itu rupanya memilih “mangan ora mangan kumpul” ketimbang berpisah dari saudara-saudara tercinta. Adapun kesalahan mereka adalah karena selalu memainkan lagu – lagu The Beatles yang dianggap meracuni jiwa generasi muda saat itu. Sebuah tuduhan tanpa dasar hukum dan cenderung mengada ada, mereka dianggap memainkan musik “ngak ngek ngok” istilah Pemerintahan berkuasa saat itu, musik yg cenderung imperialisme pro barat. Dari penjara justru menghasilkan lagu-lagu yang sampai saat sekarang tetap menggetarkan, “Didalam Bui”, “jadikan aku dombamu”, “to the so called the guilties”, dan “balada kamar 15″. 29 September 1965, sehari sebelum meletus G 30 S-PKI, mereka dibebaskan tanpa alasan yang jelas[4]. Itulah sedikit dinamika sosial di era Orde Lama dimana setiap keadaan masyarakat harus sesuai aturan yang diterapkan oleh Bung Karno pada waktu itu.

ORDE BARU (1965-1998)

Keruntuhan Orde Lama dan kelahiran Orde Baru di penghujung tahun 1960-an menandai tumbuhnya harapan akan perbaikan keadaan sosial, ekonomi dan politik. Dalam kerangka ini, banyak kalangan berharap akan terjadinya akselerasi pembangunan politik ke arah demokrasi. Salah satu harapan dominan yang berkembang saat itu adalah bergesernya power relationship antara negara dan masyarakat. Harapan akan tumbuhnya demokrasi tersebut adalah harapan yang memiliki dasar argumen empirik yang memadai diantaranya adalah berbeda dengan demokrasi terpimpin Bung Karno yang lahir sebagai produk rekayasa elit, orde baru lahir karena adanya gerakan massa yang berasal dari arus keinginan arus bawah, kemudian rekrutmen elit politik di tingkat nasional yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada saat pembentukannya memperlihatkan adanya kesejajaran. Dalam artian, mengenai kebijakan politik yang ada tidak lagi diserahkan pada peran politis dan ideology, melainkan pada para teknokrat yang ahli[5]. Sejalan dengan dasar empirik sebelumnya, masa awal orde baru ditandai oleh terjadinya perubahan besar dalam pegimbangan politik di dalam Negara dan masyarakat, sebelumya pada era Orde Lama kita tahu bahwa pusat kekuasaan ada di tangan presiden, militer dan PKI. Namun pada Orde Baru terjadi pergeseran pusat kekuasaan dimana dibagi dalam militer, teknokrat, dan kemudian birokrasi. Namun harapan itu akhirnya menemui ajalnya ketika pada pemilu 1971, golkar secara mengejutkan memenangi pemilu lebih dari separuh suara dalam pemilu.

Membahas mengenai dinamika Orde baru sebenarnya lebih menitik beratkan pada dinamika ekonomi pada masa itu dimana berkembang paham developmentalisme di tubuh pemerintahan sendiri. Pada masa itu), Indonesia memasuki tahapan yang sangat tergantung dengan utang luar negeri. Pak Harto ingin menggambarkan kepada rakyat bahwa dia adalah bapak pembangunan Indonesia karena membuat pertumbuhan ekonomi berkembang pesat. Rakyat pada akhirnya mendukung dan membanggakan kepemimpinan Orba karena dinilai mampu mewujudkan stabilitas keamanan, politik dan ekonomi. Pemberontakan dan makar hampir tidak terdengar pada waktu itu. Kelompok penentang pemerintah akan disingkirkan. Dukungan terhadap orde baru semakin meningkat ketika pemerintah mulai mempropagandakan berbagai keuntungan yang didapatkan dari ”kebaikan” asing yang memberikan utang ke Indonesia. Dengan kampanye keuntungan dari utang luar negeri tersebut dan sistem pemerintahan yang otoriter, kebijakan Orba untuk mendapatkan utang luar negeri sejak tahun 1967 tidak mengalami kesulitan yang berarti. Negara-negara kaya segera membentuk  Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang kemudian berubah menjadi Consultative Group of Indonesia (CGI) untuk membantu Indonesia, dengan memberikan utang setiap tahun. Negara-negara tersebut dikoordinir oleh Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF[6].

Secara singkat, pembangunan Indonesia tidak membuat rakyat semakin sejahtera dan hidup dalam keadilan. Justru  Indonesia terjebak kedalam jeratan utang karena jumlahnya yang kian hari semakin meningkat. Indonesia menutupi kekurangan dana pembangunan selalu dengan cara mengutang. Apabila terjadi krisis global yang membuat dolar meningkat, stabilitas ekonomi dan politik sulit dipertahankan. Pada akhirnya, ketika gelombang krisis global masuk ke Indonesia pada tahun 1998, jumlah utang luar negeri semakin meningkat. Ditambah lagi dengan adanya beberapa kasus korupsi yang terjadi di dalam birokrasi, seperti contohnya kasus Edi Tansil yang mengkorupsi uang negara kemudian melarikan diri hingga keluar negeri, Kasus Nepotisme yang juga menyentuh Tommy Soeharto dengan jeratan kasus dengan mobil Timornya, dan semenjak itulah istilah ”KKN” sangat terdengar nyaring di telinga masayarkat Indonesia. Itulah sekilas mengenai sekelumit cerita dalam ranah ekonomi ketika era Orde Baru.

Beranjak ke kehidupan sosial pada masa itu. Dalam ranah ini saya akan meyebutkan beberapa kasus yang berhubungan dengan HAM dan otoriternya pemerintahan Pak Harto. Pada masa orde baru sangat banyak sekali kasus yang sampai sekarang belum juga ditun taskan. Seperti kasusnya Wiji Tukul yang dicekal karena beberpa karya seninya seperti puisi yang mengkritisi pemerintahan orde baru karena ketidakberpihakan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Sangat ironis memang ketika Otoriterisme kemudian berpihak kepada Pak Harto. Kemudian kasus pelarangan budaya Barongsai dimainkan di Indonesia yang kemudian memunculkan opini publik tentang isu bahwa Pak Harto Sebenarnya juga berasal dari keturunan Tiong Hoa, yang kemudian dia menutupi Identitasnya dengan salah satu aturannya yang mengatur tentang pelarangan Barongsai dimainkan di Indonesia.

Itulah beberapa sekelumit cerita tentang Orde Lama dan Orde Baru, tentang bagaimana kehidupan sosial, politik dan ekonomi di masa itu. Yang kemudian pada orde baru akhirnya tumbang bersamaan dengan tumbangnya Pak Harto atas desakan para mahasiswa di depan gendung DPR yang akhrinya pada saat itu titik tolak era Reformasi lahir. Dan pasca reformasilah demokrasi yang bisa dikatakan demokrasi yang di Inginkan pada saat itu perlahan-lahan mulai tumbuh hingga sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

• Artikel: Gonda Yumitro. Agenda Manajemen Utang Luar Negeri Indonesia Pasca Pemilu 2009.
• Fatah, Eep Saefulloh. 1998. Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
• Fatah, Eep Saefulloh. 2000. Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
• http://www.jakartabeat.net/musik/298-koes-plus-dari-penjara-jadi-legenda.html

---

[1] Lihat Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI, terjemahan Hasan Basri. Jakarta :LP3ES. 1986 dalam Fatah, Eep Saefulloh. 2000. Penghianatan Demokrasi ala Orde Baru. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Halaman 18

[2] Soekarno. Menyelamatkan Republik Proklamasi. dalam Fatah, Eep Saefulloh. 2000. Penghianatan Demokrasi ala Orde Baru. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Halaman 18.

[3] Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber.

[4] http://www.jakartabeat.net/musik/298-koes-plus-dari-penjara-jadi-legenda.html

[5] Daniel bell. The end of Ideology. Dalam Fatah, Eep Saefulloh. 2000. Penghianatan Demokrasi ala Orde Baru. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Halaman 22.

[6] Artikel : Gonda Yumitro. Agenda Manajemen Utang Luar Negeri Indonesia Pasca Pemilu 2009.

3 Responses to “Fragmen Politik (Orde Lama – Orde Baru)”