Benchmaking tentang Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya  Kunjungi FISIP UNS

Salah satu langkah awal dalam reformasi birokrasi adalah upaya penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien termasuk dalam institusi pendidikan. Hal ini  sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  Nomor 52 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pernyataan diatas yang melatarbelakangi kegiatan kunjungan kerja dari Tim Manajemen FISIP  Universitas Islam Negeri  (UIN) Sunan Ampel  Surabaya, Rabu, 14  November 2018  ke FISIP UNS.  Beberapa informasi dikaji dan  didiskusikan untuk menemukan  formula yang baik terkait penyelenggaraan kegiatan akademik dan non non akademik lainnya,  seperti arsiparis dan dokumentasi barang, sistem layanan persuratan, sistem pertanggungjawaban  penggunaan anggaran non tunai serta perencanaan dan pengembangan fakultas  berbasis Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan hukum milik negara (BHMN) yang telah dilaksanakan FISIP UNS.

WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Hadir sebagai delegasi UIN Sunan Ampel Surabaya,  Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan,  Dr Wiwik Setiyani, M. Ag beserta empat tenaga kependidikan lainnya  sedangkan dari FISIP UNS terdiri dari jajaran dekanat, pejabat struktural dan beberapa staf terkait. Tujuan akhir dari kunjungan kerja ini adalah terjalinnya kerjasama diantara kedua belah pihak,  serta upaya  peningkatan kapasitas dan akuntabilitas institusi dalam menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan publiknya. (Maryani FISIP UNS)

 

print