Bincang Pro 1 Surakarta bersama Dr. Rina Herlina Haryati, M.Si Tentang Vaksin Syarat Tes CASN

Bincang Pro 1 Surakarta bersama Dr. Rina Herlina Haryati, M.Si Tentang Vaksin Syarat Tes CASN

Senin, 30 Agustus 2021 telah dilaksanakan acara Dialog Interaktif RRI Surakarta, dengan tema Vaksin Syarat Tes CASN bersama Dr. Rina Herlina Haryanti, M.Si pengamat Kebijakan FISIP UNS dengan  Bapak Suprapto, Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar.  Dialog ini membicarakan tentang ketentuan test bagi calon  aparatur sipil negara berdasarakan ketentuan BAKN terkait seleksi kompetensi  dasar (SKD) maka saat dilangsungkan SKD ada persyaratan tentang vaksin atau sertifikat vaksinasinya.  Hal ini berdasarkan Surat Edaran Nomor 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 perihal Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19. BKN mengumumkan Tes SKD CPNS akan dilakukan mulai 2 September 2021.

Dalam salah satu poin syarat administrasi  ada ketentuan Khusus bagi peserta seleksi CASN Tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama. Hal ini bagi sebagian peserta CASN menjadi permasalahan mengingat saat ini pemberian vaksin belum merata bagi semua warga negara Indonesia. Hal ini kemudian diangkat dalam Dialog/Bincang Pro 1 Surakarta bersama salah satu dosen FISIP UNS Dr. Rina Herlina Haryati, M.Si terkait vaksin sebagai syarat Tes CASN 2021.

Dr. Rina Herlina menyampaikan pendapatnya, tentang persyaratan  vaksin bagi peserta CASN perlu ditinjau mengingat belum semua  layanan vaksin menyentuh semua masyarakat. Sebelum menyampaikan pendapatnya Dr Rina menyampaikan pertanyaan apakah syarat vaksin setara dengan syarat lainnya seperti KTP, ijazah, surat keterangan sehat, dan syarat lainnya.  Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Bapak Suprapto persyaratan vaksin melengkapi persyaratan yang tertuang yaitu  yang terkait dengan persyaratan terkait PCR atau antigen merupakan persyarakat yang melengkapi karena adanya kondisi dimasyarakat. Apalagi hal ini terkait dengan pandemic covid saat ini.

Menurut Dr Rina Herlina hal  ini kurang pas bila disejajarkan dengan persyaratan administrasi lainnya.  Tetapi bila syarat PCR atau test antigen terkait dengan perjalanan  saat CASN bisa dilakukan, dan ini jangan dikaitkan dengan sertifikat vaksin. Karena menurutnya, kesempatan mendapatkan  vaksin ini juga merupakan keberuntungan karena memang jumlah vaksin belum  semuanya dapat dipenuhi oleh negara. Jangan sampai karena sesuatu hal menjadi kebijakan yang ambigu nantinya.  Beliau menegaskan vaksin jangan dijadikan syarat administrasi bila memang belum terfasilitasi semuanya. Tapi bila dimungkinkan CASN difasilitasi dulu oleh OPD ini merupakan terobosan yang baik oleh pemerintah Kabupaten Kota calon ASN (CPNS). Untuk program CPNS sudah dikomunikasi dengan DKK. Bapak Suprapto menyebutkan bahwa saat ini di Kabupaten karanganyar baru ada 10% dari seluruh penduduk di  Karanganyar yang sudah divaksin. Karena  stok vaksin yang  belum mencukupi,  mengingat ketersediaan vaksin merupakan jatah dari pemerintah pusat.

Dr. Rina Herlina menyebutkan, pada dasarnya kebijakan yang dibuat pusat baik, hanya bagaimana kondisi teknis dilapangan ini yang perlu dikaji. Saat ini menurutnya ketakutan terbesar dari pemerintah saat melakukan SKD adalah ada orang-orang yang tanpa sepengetahuannya menjadi penyebab orang lain tertular atau menjadi sakit atau membawa virusnya. Namun Beliau tetap  berharap sertifikat vaksin tidak seharusnya menjadi syarat administrasi, cukup pakai tes usap atau PCR saja. Karena bisa jadi orang belum punya sertifikat vaksin memang karena belum ada kesempatan mendapatkan vasinasi atau karena dia baru saja positif sehingga harus menunggu divaksin setelah jalan 3 bulan, atau memilii memiliki komorbid atau kondisi bawaan atau sedang hamil yang memang tidak diperbolehkan hamil. Dengan kondisi ini maka wajar bila saat ini masih ada  masyarakat yang menolak syarat sertifikat vaksin sebagai syarat utama tes CPNS.  (Maryani FISIP UNS)