Perpanjangan PPKM Darurat Efektifkah?

Perpanjangan PPKM Darurat Efektifkah?

Radio Republik Indonesia  (RRI) Surakarta kembali mengadakan acara Bincang Pagi PRO 1 RRI Surakarta, Senin, 19 Juli 2021 mulai pukul 08.00-09.00 WIB  yang disiarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia (RRI) PRO 1 Surakarta di Pro 1 101 MHZ  dan AM 972 KHZ. Kali ini mengundang Rino Ardhian Nugroho, S.Sos, M.TI,  Ph.D Pakar kebijakan Pemerintah FISIP UNS bersama Ir. Achyani, MM , Ketua Satgas covid  dan Sekretaris Dewan Kota Surakarta  dengan tema  Kesiapan Pemerintah Daerah terkait Perpanjangan PPKM Darurat setelah PPKM Darurat yang akan berakhir tanggal 20 Juli 2021 ini.

Informasi Perpanjangan PPKM, Menurut Rino Arhian Nugroho, Ph.D, seharusnya  berasal dari  satu pintu,  koordinasi yang kurang baik dipemerintah pusat terkait siapa yang akan menjadi juru bicara bagi pemerintah pusat saat memberikan informasi keluar karena akan berdampak bagi masyarakat luas. Lebih jauh beliau menyebutkan,  hal ini perlu dikurangi karena menjadi  kontraproduktif  terutama bagi pihak-pihak yang  ingin menyebarkan berita hoax atau menyerang pemerintah, terutama dalam menangani pandemi covid seperti saat ini.  Dalam  konteks  koordinasi perlu diperkuat  agar bisa lebih baik kedepannya.

PPKM Darurat secara menyeluruh harus dan perlu dievaluasi,  komunikasi di sosial media terkait PPKM darurat  yang banyak menyebabkan keresahan dimasyarakat saat PPKM akan  diperpanjang   terutama  bagi mereka masyarakat yang memiliki penghasilan harian perlu dicarikan solusinya.  Rino menambahkan, ada baiknya evaluasi tidak dilakukan buru-buru namun disisi lain penyampaian informasi  jangan terlalu terlambat karena ujung-ujungnya akan terjadi seperti dimasa awal pandemi dulu yaitu akan terjadi pembelian besar-besaran terhadap komoditi tertentu, Intinya kejelasan infomasi itu penting .

Dalam jangka pendek terkait kompensasi BLT,  Rino menggarisbawahi adanya data berbeda-beda, perlu dilakukan penelusuran dan update data baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Rino menyambut  baik langkah dari Kemensos yang mematikan beberapa akun yang sebenarnya sudah tidak ada yang terkadang masih memunculkan data yang tidak sama antara pemda dan kemensos atau pemerintah pusat.

Dalam masa  seperti ini, memang  kesehatan menjadi prioritas,  karena angka penularan, dan tingkat kematian tinggi. Memang bantuan sosial dapat  membantu  mengurangi angka kematian secara umum, dengan cara  mengurangi mobilitas atau pergerakan masyarakat terutama di Jawa Bali, namun kemudian  apakahcukup bantuan seperti itu saja,  karena masih ada kebutuhan lain seperti tagihan listrik, air dan lain sebagainya yang harus dicukupi sehingga diperlukan  insentif lain yang terintegrasi., imbuh Rino

Sedangkan menurut Ir. Achyani ,MM, Perpanjangan PPKM  ini merupakan pilihan maka  perlu dilakukan prioritas  mana yang sangat penting antara kesehatan dengan kehidupan masyarakat. harus ada kepastian bagi masyarakat terkait kebutuhan hidupnya mana yang paling penting. Bila pemerintah mendahulukan kesehatan maka pemerintah harus memberikan kebutuhan mendasar bagi masyarakat nantinya. (Maryani FISIP UNS)