Roda Birokrasi di Masa Pandemi di Bedah dalam Webinar Bersama Prodi Ilmu Administrasi dan KMAP FISIP UNS

Program Studi Ilmu Administrasi Negara berkolaborasi dengan  Keluarga Mahasiswa Administrasi Publik (KMAP) FISIP UNS sukses menyelenggarakan webinar menghadirkan Aria Bima Wakil Komisi VI DPR RI dan Joanes Joko dari Kantor Staff Kepresidenan Republik Indonesia. Webinar dengan tema  “Mengulik Kinerja Birokrasi Berbasis ICT”  diikuti 180 peserta dari Kota Surakarta  dan kota=kota lain di Indonesia dari kalangan  mahasiswa, dosen, dan praktisi perangkat daerah.  Webinar ini dilaksanakan Sabtu, 14 November 2020, mulai pukul08.00-13.00 WIB melalui platform zoom meeting dipandu moderator dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS, Tiyas Nur Haryani, M.Si.

Sebagai narasi pembuka Tiyas Nur Haryani, M.Si menyampaikan  bahwa kerja birokrasi berbasis ICT tentu sudah dilakukan sebelum pandemi Covid-19 terjadi, namun tentu optimalisasi penggunaan ICT semakin masif di masa kerja jarak jauh ini.

Dalam sesi pemaparan Aria Bima menyampaikan pengalaman-pengalaman dan praktik kerja yang dimiliki DPR RI saat ini untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan memutus penyebaran Covid-19 di lingkungan DPR RI. DPR RI menekankan pentingnya penguasaan Teknologi Komunikasi dan Informasi bagi seluruh staff dan anggota legislatif. Urgensi ini dipetakan semejak masa rekrutmen staff di DPR RI. Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan new normal dirancang dan telah terimplementasikan di DPR RI sebagai bentuk adaptasi gelombang pandemi Covid-19.  Tidak dipungkiri bahwa saat ini TIK menjadi kebutuhan primer birokrat, swasta dan masyarakat. Dari pengalaman Joanes Joko melihat bahwa kerja jarak jauh dan berbasis ICT membuat pekerjaan lebih cepat, lebih mudah namun membutuhkan manajemen waktu yang baik.

Di sesi akhir kesimpulan diskusi, Tiyas Nur Haryani menyatakan bahwa Birokrasi berbasis ICT menjadi lebih efisien, efektif dan harus solutif. Efisiensi jelas terlihat dengan terlipatnya jarak dalam pertemuan online yang memangkas jarak, waktu dan anggaran. Efektivitas perlu dilihat dari unsur-unsur ketepatan kinerja birokrasi. Dan solutif, harapannya kinerja birokrasi berbasis ICT betul-betul dapat menghasilkan dampak dan manfaat dari kualitas pelayanan bagi publik yang memiliki daya ungkit besar.

Selain itu Tiyas menambahkan adanya temuan bahwa kondisi kehidupan sosial, ekonomi, politik berbasis ICT tidak akan mundur ke belakang,  bahkan akan sangat dibutuhkan peran dari generasi millenial dan Z untuk mengisi bonus demografi melanjutkan inovasi berbasis ICT dan pemanfaatannya di masa yang akan datang. Seluruh lapisan masyarakat dari segala usia dan kelas sosial perlu melakukan peningkatan kapasitas penguasaan ICT agar tidak lagi tergagap teknologi yang berkembang saat itu. (Maryani FISIP UNS)