Mitigasi Kebijakan Pemangkasan Eselon III dan IV pada Kompetensi ASN Jadi Topik Kuliah Pakar Prodi Ilmu Administrasi Negara

Mitigasi Kebijakan Pemangkasan Eselon III dan IV pada Kompetensi ASN Jadi Topik Kuliah Pakar Prodi Ilmu Administrasi Negara

Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara menyelenggarakan Kuliah pakar dengan mengundang Yogi Suprayogi  Sugandi, Ketua Pusat Studi  Reformasi  Birokrasi dan Local Governance FISIP  Universitas Padjajaran  Bandung. Kegiatan ini dilaksanakan Rabu, 27 November  2019 mulai pukul 08.00-10.00 WIB di Aula FISIP UNS Gedung 1 lantai 2. Tema kegiatan yang diangkat terkait  Mitigasi Kebijakan Pemangkasan Eselon III dan IV pada Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, yang  diikuti oleh mahasiswa baik program sarjana Ilmu administrasi negara   maupun magister administrasi publik.

Dalam paparannya Yogi Suprayogi  Sugandi  menyampaikan beberapa konsekuensi atas kebijakan Presiden Jokowi yang disampaikan beberapa waktu lalu terkait penyederhanaan birokrasi yang harus terus dilakukan besar-besaran salah satunya mengenai pemangkasan jabatan eselon III dan IV untuk jabatan struktural guna  merampingkan birokrasi.  Hal ini berarti jabatan struktural hanya diisi oleh eselon I dan II. Adapun eselon III dan IV akan dialihkan ke jabatan fungsional. Untuk itu langkah-langkah mengenai target penyesuaian jabatan fungsional dari eselon III dan IV harus segera  dilakukan,  salah satunya dengan pemetaan fungsi organisasi yang relevan dengan jabatan fungsional  karena kebijakan pemangkasan jabatan eselon ini akan segera dimulai pada November 2019.

Menurut Kepala Prodi S1  Ilmu Administrasi Negara, Rino Ardian Nugroho,S.Sos,.M.TI, Ph.D kegiatan kuliah pakar selain bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait birokrasi juga menyangkut  regulasi yang telah diundangkan oleh pemerintah salah satunya terkait regulasi tentang aparatur sipil negara (ASN). Disamping itu pembelajaran yang berkaitan dengan  pengalaman pembelajar kepada mahasiswa agar bisa  menulis karya ilmiah dengan benar serta  agar dapat menyusun kerangka konsep untuk memahami dan menganalisis realitas administrasi publik.  (Maryani FISIP UNS)

print