Ketahanan Pangan, Jadi Bahasan Menarik Mahasiswa UNS Bersama CIPS Jakarta

Ketahanan Pangan, Jadi Bahasan Menarik Mahasiswa UNS Bersama CIPS Jakarta

Harga pangan yang tinggi serta persediaan bahan pangan yang masih belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia seingkali menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Bagi masyarakat pra sejahtera kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan penting dan merupakan hal yang vital karena merekalah yang paling merasakan dampak dari ketidakstabilan harga serta regulasi ketahanan pangan itu sendiri.  Karena masyarakat pra-sejahtera di Indonesia menghabiskan setengah dari pendapatan bulanan mereka hanya untuk makanan. Penghematan yang lebih besar dalam pengeluaran untuk makanan ini dapat memiliki implikasi positif yang lebih luas terhadap pengurangan angka kemiskinan dan kekurangan gizi.

Melihat fenomena diatas, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)  bekerjasama dengan BEM FISIP UNS ingin memberikan perspektif baru dengan menghadirkan diskusi terbuka untuk mengeksplorasi ide-ide ekonomi terbuka, harga pangan dan ketahanan pangan dalam bentuk Roadshow Universitas melalui kegiatan  Pemutaran Film “Bakoel Kosong” & Diskusi Ketahanan Pangan, yang diselenggarakan  Rabu, 13 November 2019 mulai pukul 08.30-16.30 WIB dan  dilaksanakan dalam dua sesi di Aula FISIP UNS.  Kegiatan ini terbuka untuk semua mahasiswa  baik dari UNS maupun luar UNS.

Menurut  narahubung kegiatan Patricia Kandou dari (CIPS), kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mendukung harga pangan yang terjangkau,  salah satunya melalui  gerakan kampanye “Hak Makmur” atau “Hak Makan Murah” (hakmakmur.org). Dimana gerakan ini bertujuan mendorong pemerintah untuk mereformasi kebijakan yang dapat merealisasikan harga pangan yang menyejahterakan berbagai pihak, terkhusus masyarakat pra-sejahtera.  CIPS sendiri merupakan sebuah lembaga non-profit yang fokus dalam membuat analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan yang diperuntukkan kepada para pembuat keputusan dalam struktur legislatif dan eksekutif pemerintah Indonesia.  (Maryani FISIP UNS)

print