Menuju Pemerintahan Digital  yang Transparan,  FISIP Selenggarakan Kuliah Pakar

Menuju Pemerintahan Digital yang Transparan, FISIP Selenggarakan Kuliah Pakar

Proses pembelajaran dan kualitas lulusan merupakan tanggung jawab sivitas akademik dalam suatu lembaga, salah satunya melalui pembelajaran  dengan mengundang pakar dari institusi lain. Seperti yang dilakukan Senin, 9 April 2018 , pukul 09.00-13.00 WIB di Ruang Seminar  FISIP UNS gedung 1 lantai 2, Prodi S2 Magister Administrasi Publik (MAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang mengadakan  kuliah pakar tentang Perkembangan Ilmu Administrasi Menuju Pemerintahan Digital dengan Narasumber Dr. Darmanto,M.Ed dari Universitas Terbuka Jakarta dan Dr. Lely  Indah Mindarti, M.Si dari Universitas  Brawijaya Malang dan diikuti lebih dari 90 peserta baik dari dalam maupun luar UNS.

Dalam paparannya  Dr. Darmanto menyampaikan bahwa pemerintahan digital  (digital government) merupakan pengembangan dari konsep e-government dengan lebih menitikberatkan pada keikutsertaan masyarakat pada pengumpulan dan pemanfaatan data, selain  dengan  penggunaan IT sebagai pendukung operasional. Masyarakat juga dapat mengakses informasi dan layanan pemerintah di mana saja, kapan saja, dan pada perangkat apapun. Diharapkan dengan penyelenggaraan e-government umumnya agar sistem pemerintahan lebih efisien, transparan, dan efektif.

Lebih jauh Dr Darmanto menyebutkan  pengembangan pemerintah digital di Indonesia masih terhambat karena belum terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi  dalam bidang  kerjasama antar lembaga. Sehingga diperlukan terobosan baik online maupun offline  atau digitalisasi yang dilaksanakan pada seluruh sektor pemerintah, dimulai dari tata kelola digital, transformasi proses bisnis, infrastruktur TIK, dan layanan berbasis digital.

Sedangkan Dr. Lely menyebutkan perkembangan Administrasi publik  yang telah berkembang  dari waktu ke waktu menyesuaikan kondisi yang terjadi saat ini. Dengan mengutip pendapat Nigro and Nigro, (1992)  dimana suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan Negara yang meliputi tiga  cabang pemerintah : eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan antara ketiganya, mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan (bagian dari proses politik) serta berkaitan erat dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi privat . (Maryani FISIP UNS)

print