2018,  FISIP UNS Kembali Jalin Kerjasama dengan Pemerintah Kota Magelang

2018, FISIP UNS Kembali Jalin Kerjasama dengan Pemerintah Kota Magelang

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret (FISIP UNS) kembali akan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang dimana ditahun sebelumnya 2017 telah terjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Magelang juga, terkait kajian potensi keunggulan daerah, Pengembagan e-commerce, kajian masterplan kebudayaan dan rencana aksi daerah dalam bidang pengarusutamaan gender.
Tahun 2018 ini, FISIP UNS dan Pemkot Magelang akan bekerjasama dalam Rencana Aksi Daerah Terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan Aksi Daerah terkait Magelang Kota Layak Anak. Kedua belah pihak bersepakat mengadakan ikatan kontrak dalam bentuk perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan swakelola rencana aksi tersebut dan ditunjuk sebagai ketua pelaksana Dr. Rutiana Dwi Wahyunengseh, M.Si dari FISIP UNS.
Dalam pernyataannya Dr. Rutiana menyampaikan bahwa kerjasama yang dilakukan ini merupakan proses tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan Walikota Magelang dengan Nomor . 6.2/UN27/KS/2017 dan Nomor 6 TAHUN 2017 tertanggal 1 Maret 2017; serta berdasarkan Memorandum of Agreement (MoA) antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor : 071/107.a/410 Tahun 2017 dan 7024/UN27.5/KP/2017 tanggal 17 Maret 2017.
Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan mengiventarisir dan mengidentifikasi bagaimana kondisi, permasalahan, potensi dan isu strategis serta penanganan konflik terkait hak asasi manusia dan kesiapan Kota Magelang sebagai kota layak anak. Hasil dari perjanjian ini adalah terciptanya kolaborasi kemitraan antara UNS sebagai lembaga akademisi dan Pemerintah Kota Magelang sebagai lembaga birokrasi pemerintah sehingga diperoleh hasil yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam kesesuaian hak asasi damusia dan terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Magelang ini.
Dari beberapa data dan informasi yang diteperoleh ini nantinya diharapkan dapat digunakan untuk melakukan identifikasi permasalahan; menilai potensi dan kondisi sumberdaya yang ada saat ini guna memprediksi kondisi dimasa mendatang sebagai bahan penyusunan perencanaan dan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan serta penyusunan kebijakan dan strategi pembangunannya dan keluaran akhir dari kerjasama ini adalah tersusunnya dokumen Pemetaan Hak Asasi Manusia dan Kota Layak Anak di Kota Magelang. (Maryani FISIP UNS)

print