Problematika Pembangunan Desa dalam Pusaran Manajemen Perubahan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut masyarakat menjadi pelaku aktif dalam pembangunan, dan tidak lagi sebagai objek pembangunan. Perubahan paradigma pembangunan desa itu diantaranya diusahakan dengan mewujudkan desa berdikari. Kebijakan penyaluran dana desa dengan jumlah relatif besar saat ini diharapkan dapat mendukung desa berdikari.

Bertolak dari latar belakang permasalahan diatas, menurut Dr. Didik G. Suharto, M.Si selaku Kepala Program Studi Magister Administrasi Publik (Prodi MAP) menganggap penting penyelenggaraan kuliah pakar dengan tema “Desa dan Manajemen Perubahan” dengan menghadirkan menghadirkan Drs. Sudaryanto, M,Si (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah) dan Prof. Dr. Sangkala, MA (Guru Besar FISIP Universitas Hasanudin Makassar) dengan melibatkan mahasiswa, alumni, dan perwakilan dari pemerintah  daerah. Diskusi pakar ini sendiri   dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2017  di  Ruang Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNS yang bertujuan sebagai usaha pengembangan wawasan mahasiswa dan kemajuan program studi. dalam  mengenali dan memahami materi ilmu baru yang berkembang di Prodi MAP khususnya.

Baca juga Angkat Isu Tentang Desa 

Sekelumit benang merah yang  dihasilkan dalam diskusi pakar yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) pada menurut Drs. Sudaryanto, M,Si yang juga alumni Administrasi Negara FISIP UNS  dalam paparannya menjelaskan bahwa implementasi dana desa meski memberikan manfaat besar bagi pembangunan desa, juga masih menyisakan sejumlah permasalahan, dan permasalahan implementasi dana desa secara umum di Jawa Tengah meliputi koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam implementasi dana desa belum optimal; keterbatasan anggaran pembinaaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten; keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa dalam melaksanakan dana desa; kurangnya transparasi oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK)  dana desa yang dibentuk oleh Kepala Desa; dan prosedur penyusunan pertanggungjawaban (SPj) masih dianggap rumit bagi aparat desa.

Sedangkan Prof. Dr. Sangkala, MA dalam paparannya lebih banyak menyorot dari perspektif manajemen perubahan. Dijelaskan bahwa manajemen perubahan yang ada di Indonesia antara lain berangkat dari: adanya suatu dorongan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia; adanya kesenjangan/ketimpangan dalam masyarakat; menjamurnya kemiskinan; efektivitas pemerintah yang masih rendah; kondisi birokrasi yang kurang sehat (belum terimplimentasinya merit sistem secara optimal, birokrasi yang masih cenderung kaku dan menghindari perubahan lingkungan, birokrasi yang menghindari resiko, inefisiensi dan inefektivitas birokrasi yang merujuk pada menjamurnya praktek korupsi); serta kegagalan dalam reformasi kebijakan di sektor publik. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan melalui transformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang berbasis pada kinerja. Dalam hal ini perlu ada manajemen kepegawaian yang akan melahirkan SDM cerdas dan kompeten, serta paham terhadap birokrasi, permasalahan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Birokrasi yang senantiasa mengalami perubahan memerlukan adanya komitmen pemimpin untuk mewujudkan birokrasi yang sehat. (Maryani FISIP UNS)

print

Share This: