Menilik Birokrasi dan Tantangan Indonesia di Era Perubahan Global

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi ialah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik dan sistem pemerintahan pada umumnya. Saat ini, birokrasi di Indonesia dapat dikatakan masih jauh dari kata berhasil. Permasalahan tentang birokrasi Indonesia berusaha dikupas dalam  Seminar Nasional  dengan tema “Tantangan Birokrasi Progresif di Indonesia” yang diselenggarakan Rabu, 12 Juli 2017 di Sukoharjo Room   Sahid Jaya Hotel  dengan narasumber Prof. Agus Pramusinto, Ph.D (Universitas Gajah Mada Yogyakarta) dengan materi “Birokrasi dan Tantangan di Era Perubahan Global”, Dr. Maulana Surya Kusumah (Universitas Airlangga Surabaya) dengan materi “Patologi Birokrasi Sebuah Produk Historis dan Megalomania Kuasa” dan Dr. Supriyadi SN,SU (FISIP UNS) dengan materi “Masyarakat dan Upaya Penanggulangan Korupsi” , yang dihadiri oleh para akademisi baik dari dalam maupun luar UNS serta mahasiswa.

Seminar nasional yang dilaksanakan oleh FISIP UNS ini juga sebagai bentuk apresiasi akademik terhadap dosen FISIP UNS yang memasuki purna tugas di tahun 2017 salah satunya Prof. Dr. RB. Soemanto, MA. Dalam paparan singkatnya Prof Manto biasa disapa, Beliau menyampaikan bahwa perubahan social yang terjadi dimasyarakat akan dapat membawa dampak positif dan negative, dimana secara global perubahan yang terjadi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dimasyarakat. Dan pada saat yang sama perubahan social ini juga berdampak pada perubahan tata kerja dan kinerja lembaga birokrasi yang menuntut tindakan rasional, impersonal, terbuka, netral, dan terukur.

Prof Agus dari UGM menyampaikan problem kekuasaan birokrasi terjadi karena  enam hal yaitu (1) birokrasi Indonesia jarang mengevaluasi terjadinya perubahan birokrasi yang berkembang sejalan dengan perubahan social dimasyarakat, (2) birokrasi cenderung bertambah gemuk dan tidak efisien, (3) birokrasi sibuk mengatur hal-hal yang kurang perlu diatur, (4) birokrasi cenderung mengalami silo mentality dan jarang memiliki share values,  (5) mentalis aparat birokrasi yang cenderung sebagai penguasa belum sebagai pelayan public dan (6) aparatur birokrasi cenderung berwawasan local sedangkan global sedikit terabaikan. Sebagai bagian dari solusi Beliau menyampaikan penggunaan TIK dan peningkatan kapasitas aparatur sipil Negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta pengembangan model organisasi matrik yang lentur dan dinamis untuk mengurangi rigiditas birokrasi.

Sedangkan Dr. Maulana Surya Kusumah menyampaikan  patologi birokrasi dapat terjadi karena lima kategori yaitu (1) adanya persepsi dan gaya manajerial birokrat, (2) keterbatasan  pengetahuan dan ketrampilan dalam kegiatan operasional, pelanggaran norma-norma hokum dan peraturan perundang-undangan, (4) perilaku para birokrat yang disfungsional atau negative serta (5) adanya situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintahan, dimana kelimanya tidak bisa dilepaskan dari produk historis dan akibat kondisi faktual yang ada saat ini. Dr. Maulana memberikan solusi tentang pentingnya partisipasi social masyarakat, control dan representasi serta adanya kesadaran masyarakat akan birokrasi itu sendiri. (Maryani FISIP UNS)

print

Share This: