Diskusi Pakar : Penanggulangan Kemiskinan Desa melalui Pemberdayaan Kelembagaan Desa

1Selasa, 11 Oktober 2016, bertempat di Ruang Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret (FISIP UNS) telah dilaksanakan kegiatan diskusi pakar  dengan tema “Penanggulangan Kemiskinan Desa Melalui Pemberdayaan Kelembagaan Desa”  dengan narasumber Dr.soc.pol. Agus Heruanto Hadna, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan sekaligus Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM Yogyakarta dan Dr. Argyo Demartoto, M.Si dari Prodi Sosiologi  FISIP UNS. Kegiatan ini diikuti oleh pemerhati kemiskinan, para akademisi dan mahasiswa.

Profil Agus Heruanto Hadna baca DISINI

Acara yang dimotori oleh Dr. Didik G. Suharto, M.Si, dosen dari  Prodi Ilmu Administrasi Negara sekaligus Kepala Program Studi  Magister Administrasi Publik UNS  ini ingin mengangkat isu kemiskinan yang terjadi di Indonesia bagaimana permasalahan dan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah sehingga dapat memberi pengetahuan dan pemahaman pada semua peserta diskusi pakar  dan membuka wawasan tentang  penetapan kebijakan selanjutnya.

Dalam paparan singkat yang disampaikan oleh Hadna panggilan Agus Heruanto Hadna menyatakan bahwa Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencanangkan target bahwa pada 2019 angka kemiskinan di Indonesia berada pada kisaran 7 hingga 8 persen, sedangkan angka rasio diproyeksikan turun menjadi 0.36 di tahun yang sama, namun kemudian timbul pertanyaannya apakah target optimis ini bisa dicapai pada 2019 terkait masih ada beberapa kendala dan permasalahan mendasar dalam tata kelola program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Beliau menilai pemerintah selama ini masih menggunakan definisi serta parameter kemiskinan yang lemah, sehingga  mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.

2Sekian lama pemerintah mendefinisikan kemiskinan hanya dari perspektif ekonomi  atau terkait dengan penghasilan yang rendah.  Sebagai gambaran bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini menjadi Propinsi dengan tingkat kemiskinan nomer satu di Indonesai padahal di Propinsi tersebut banyak lembaga pendidikan dan pusat perekonomian yang bisa dianggap maju dan cermin kemapanan,  walaupun saat ini mendapat peringkat dibawah 2 di bawah Propinsi Jawa Tengah.  Sebenarnya ada beberapa  kebijakan dari Pemerintah pusat memiliki sejumlah program untuk menurunkan angka kemiskinan, antara lain Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kartu Indonesia Pintar, Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan program-program lain yang tersebar di sejumlah kementerian seperti  program-program penanggulangan kemiskinan baik pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan, bahwa  pemerintah sebetulnya tidak kekurangan program guna menekan angka kemiskinan karena penyebab kemiskinan itu kompleks dan beragam.

Dr. Argyo Demartoto, M.Si sebagai narasumber kedua  juga menyampaikan bahwa dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif, maka definisi dan parameter kemiskinan yang tepat sangat dibutuhkan. Definisi kemiskinan ini menyangkut pandangan masyarakat miskin sendiri mengenai definisi, sebab, dan akibat dari kemiskinan yang dialami,  penilaian atas aset, dan potensi yang dimiliki sehingga kemiskinan  harus dipahami dalam konsep multidimensi. Parameter yang harus diperhitungkan adalah ketimpangan penguasaan aset, dan social budaya masyarakat.  Parameter juga berkaitan dengan output atau keluaran yang akan dihasilkan karena setiap perencanaan yang dilakukan pasti berkaitan dengan program dan kegiatan yang sudah ditentukan target keluarannya.

3Berbagai fakta di atas menunjukkan, ada persoalan pada tataran tata kelola kelembagaan untuk program pengentasan kemiskinan. Salah satu solusi yang harus dikembangkan adalah desentralisasi program  yang diberikan pakda kota atau kabupaten  yang memahami  permasalahan terkait daerahnya masing-masing.  sehingga Setiap daerah bisa mengembangkan indikator atau parameter kemiskinan lokal yang mencerminkan kondisi riil di masyarakat untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang ada serta lebih mudah digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di masing-masing daerah dan tugas pemerintah pusat adalah  bertindak sebagai fasilitator dan  koordinator  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ada. (Maryani FISIP UNS)

print

Share This: