Diskusi Relokasi Pemukiman di Kota Surakarta

2Jumat 7 Oktober 2016 mulai pukul 09.00-11.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Senat FISIP UNS,  Laboratory For Public Governance Reform (LPGR) dari Program Studi  Ilmu Administrasi Negara mendapat kunjungan sekaligus mengadakan diskusi  studi terkait Reformasi Kebijakan Publik dan  Tata Kelola yang berfokus pada kebijakan   relokasi pemukiman di Surakarta.

Wakil dari LPGR adalah Drs. Priyanto Susiloadi, M.Si,  Dr. Didik G. Suharto, M.Si, Tiyas Nur Haryani, S.Sos, M.Si dan Faizatul Anshoriyah, S.Sos, M.Si sedangkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) diwakili tiga pengajar atau peneliti dari   Bappenas RI

1Banyak hal dikupas tentang  Kota Surakarta dan sekitarnya yang menjadi topic mulai dari pemerintah Jokowi waktu masih menjabat sebagai Walikota dan setelahnya dimana  salah satu contoh nyatanya adalah relokasi masyarakat di wilayah bantaran sungai Bengawan Solo serta  tentang kondisi social masyarakat  di Solo raya beserta  semua kebijakan dan konsekuensi didalamnya. Kemudian pendekatan yang dilakukan saat Jokowi berhasil merelokasi pedagang kaki lima di Banjarsari Surakarta tanpa perlawanan yang berarti yang kemudian disoundingkan dengan kebijakan  pemerintah Jokowi sekarang. (Maryani FISIP UNS)

print

Share This: