Sosialisasi Amnesti Pajak di FISIP UNS

Slider-Amnesti-1Kamis,  25 Agustus 2016, pukul 09.00-10.30 di Ruang Aula FISIP UNS telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Amnesti Pajak  atau Tax  Amnesty (TA)  dari Direktorat Jendral Pajak  KPP Pratama Surakarta dengan narasumber  Bapak Ambar Yustitiyanto, Bapak Erwin Prasetyo dan Bapak Ari Hartanto.

Dalam Sambutannya Wakil Dekan Bidang Akademik Drs. Sudarmo, MA, Ph.D menyampaikan   terima kasih atas kedatangan tim sosialisasi Amnesti pajak KPP Pratama Surakarta yang akan memberikan informasi mengenai apa amnesti pajak, dan bagaimana hal itu dijalankan mengingat sebagai salah satu aparatur sipil Negara setiap pegawai di lingkungan UNS pada umumnya telah menjalankan kewajibannya salah stunya lewat pelaporan SPT tahunan dan LKHASN yang baru-baru  saja ini dilaporkan. Dengan sosialisasi yang disampaikan ini beliau berharap  semoga setiap civitas akademik FISIP UNS dapat menerima pencerahan khusunya dalam pemahaman akan amnesti pajak ini.

Dalam paparan singkatnya tim sosialisai amnesti pajak/tax amnesty disingkat TA menyatakan bahwa  TA merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan, lebih lanjut  Beliau menyampaikan bahwa TA ini bisa diikuti oleh siapa saja warga Negara Indonesia   dengan waktu yang ditentukan melalui beberapa periode, periode pertama 30 September 2016, periode kedua  1 Oktober  sampai 30 Desember 2016 dan period e ke tiga mulai 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.

Dengan mengikuti TA  setiap wajib pajak  akan memperoleh manfaat berupa penghapusan  pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenal sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan,  pemeriksaan  bukti permulaan dan penyelidikan, penghentian proses pemeriksaan   pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, jaminan rahasia dimana data pengampunan  pajak  tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan  dan penyidikan tindak pidana lain serta pembebasan PPh terkait proses balik nama harta.

Dari sosialisasi  yang dilakukan ini banyak pertanyaan, tanggapan serta harapan dari sivitas akademik  FISIP UNS terutama tentang keberlanjutan program Tax Amnesty (TA)  bagi  wajib pajak sendiri serta masyarakat Indonesia karena sebagai program kebijakan pemerintah yang baru sangat diperlukan sosialisasi di semua pihak agar terjadi pemahaman dan pada akhirnya akan mencapai kesuksesan  terhadap  kebijakan yang digulirkan. (Maryani FISIP UNS)

print

Share This: