Sistem Akademik

Penyelenggaraan pendidikan di FISIP UNS mulai tahun 2009 menggu­na­kan Sistem Kredit Semester dengan Pembelajaran Berbasis Kompetensi. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban stu­di mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban pe­nyelenggaraan program. Satuan Kredit  Semester, selanjutnya disingkat SKS, adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kom­pe­tensi tertentu, dengan melalui suatu bentuk pembelajaran dan ba­han kajian tertentu. Penerapan Pembelajaran Berbasis Kompetensi dalam Sistem Kredit Semester di FISIP UNS  dilaksanakan sesuai dengan Peratur­an Rektor UNS  Nomor 553/H27/PP/2009 tentang  Pembelajaran Berbasis Kompetensi Dalam Sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret. Pada tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Rektor No. 311/UN27/PP/ 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peratur­an Rektor No. 316/ UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S1, serta Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor: 644/UN27/HK/2015 tentang Pe­nye­leng­garaan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana. Peratur­an-peraturan Rektor tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pengelola­an pendidikan dan penyelenggaraan pembelajaran jenjang Akademik S1.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan dosen (pendidik) dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pem­belajaran di FISIP UNS dilakukan dengan kegiatan tatap muka secara ter­jad­wal, kegiatan terstuktur, kegiatan mandiri dan atau  praktek.

Sebelumnya Pembelajaran jenjang akademik S1 diatur melalui Peraturan Rektor UNS No. 311/UN27/PP/2012 dan Peraturan Rektor UNS No. 316/UN27/PP/2012.  Saat ini,  pembelajaran jenjang akademik S1 mengacu pada Peraturan Rektor UNS No. 644/UNS271/ HK/2015 yang secara garis besar berisi:

  1. Pembelajaran berbasis kompetensi yaitu pembelajaran yang meng­acu pada prinsip belajar tuntas sesuai kompetensi pada satu mata kuliah yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan mem­pertimbangkan SKS dan hasil penilaian yang menunjukkan  tingkat  keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian
  2. Semester ialah satuan waktu kegiatan 16 hingga 19 minggu.
  3. Beban studi S1 antara 144–160 SKS, dijadwalkan 8 (delapan) se­mes­ter hingga 10 semester.
  4. Setiap mata kuliah sekurang-kurangnya memberlakukan dua kali Uji Kompetensi.
  5. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti uji Tengah Semester dan Akhir Semester bila telah mengikuti minimal 50 % pembelajaran terjad­wal.

Prosedur Pelayanan

  1. Terlambat Membayar UKT

Keterlambatan mahasiswa membayar UKT/SPP akan berakibat:

  1. 0 (nol) SKS
  2. Tidak bisa mengikuti perkuliahan
  3. Nilai 0 (kosong)
  4. Bermasalah dalam menempuh Mata Kuliah pada semester ber­ikutnya.
  1. Terlambat mengambil mata kuliah atau mengisi KRS

Keterlambatan mahasiswa mengambil mata kuliah atau mengisi KRS akan berakibat:

  1. Nama tidak muncul dalam presensi kuliah
  2. Nama tidak muncul dalam daftar peserta ujian
  3. Nilai tidak keluar
  4. Pengambilan matakuliah semester berikutnya tidak bisa penuh.
  1. Ijin Selang Studi

Mahasiswa dapat mengajukan selang studi (berhenti mengikuti kegi­atan akademik sebelum program studi selesai), dengan syarat:

  1. Telah menempuh 2 (dua) semester
  2. Diberikan paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut
  3. Waktu selang (paling banyak 2 [dua] semester) tidak dihitung ma­sa studi.
  4. Waktu pengajuan ijin selang biasanya bersamaan dengan waktu pembayaran UKT
  5. Mendapat ijin Rektor atas usul Dekan
  6. Membayar SPP tanpa membayar uang laboratorium.
  1. Penundaan/ Keringanan UKT

Mahasiswa yang ingin mengajukan penundaan/keringanan UKT mengacu pada Peraturan Rektor UNS No. 610/UN27/KM/2013, de­ngan syarat:

  1. Penundaan diberikan maksimal 50% dari UKT.
  2. Keringanan/pembebasan UKT dapat diberikan pada yatim, piatu, yatim piatu, anak panti asuhan, keluarga miskin.
  3. Persyaratan dapat dilihat di WEB atau ditanyakan ke Sub Bagian Pendidikan (KK, rekening listrik, keterangan lurah/kepala desa,  dll).
  4. Surat permohonan dapat diambil di Sub Bagian P
  5. Pengajuan penundaan paling lambat sebelum berakhirnya pemba­yar­an UKT dan paling lama 2 bulan.
  6. Pengajuan keringanan/pembebasan paling lambat minggu ke-2 bulan Januari (Februari-Juli), minggu ke-1 bulan Juli (Agustus-Ja­nuari).
print

Share This: